Proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera kini mulai menunjukkan hasil signifikan. Memasuki hari ke-50 sejak bencana pertama kali dipicu oleh curah hujan ekstrem pada 25 November 2025 lalu, pemerintah pusat mengklaim bahwa pembenahan infrastruktur vital terus dikebut. Sinergi lintas sektor ini dilakukan demi memastikan akses mobilitas warga kembali terbuka, sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian lokal yang sempat lumpuh total di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah berjalan sejak hari pertama bencana sesuai dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data pemetaan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, dengan rincian 18 daerah di Aceh, 18 daerah di Sumatera Utara, dan 16 daerah di Sumatera Barat. Mobilisasi skala nasional yang melibatkan TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, hingga Basarnas berhasil memulihkan sejumlah jembatan yang rusak serta membuka kembali akses jalan utama yang sebelumnya tertimbun material longsor.
Tantangan Lumpur dan Pemulihan Kawasan Permukiman
Meskipun jalur transportasi utama sudah mulai pulih, pemerintah menghadapi tantangan besar berikutnya di kawasan padat penduduk dan pusat kegiatan ekonomi warga. Penanganan di wilayah permukiman, pasar tradisional, dan pertokoan tidak dapat mengandalkan alat berat secara maksimal karena kondisi geografis yang sempit dan sulit dijangkau.
Kondisi gang dan lorong yang sempit menghambat masuknya alat berat ke pemukiman.
Material lumpur sisa banjir setinggi dua hingga tiga meter telah mengeras dan mengering.
Proses pembersihan harus dilakukan secara manual (man-to-man) menggunakan tenaga manusia.
Untuk mengatasi kendala fisik tersebut, pemerintah mengoptimalkan peran sektor pendidikan kedinasan yang memiliki ketahanan fisik semi-militer. Salah satunya adalah pengerahan sebanyak 1.142 taruna Kelautan dan Perikanan dari berbagai politeknik di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Praja IPDN untuk membantu kerja bakti massal. Strategi pengerahan tenaga kerja manual yang dilengkapi dengan ribuan alat kebersihan, cangkul, sekop, dan sepatu bot karet ini terbukti efektif. Di Kabupaten Aceh Tamiang misalnya, kompleks perkantoran bupati yang sempat lumpuh total akibat tertimbun lumpur kini sudah berhasil dibersihkan dalam waktu dua minggu, sehingga pelayanan publik dan roda pemerintahan setempat dapat kembali beroperasi secara normal.
Sumber: money.kompas.com