Keterlambatan pemerintah dalam merilis insentif untuk kendaraan listrik di tahun ini telah membuat banyak konsumen menunda keputusan pembelian. Hal ini tidak hanya berdampak pada perilaku konsumen, tetapi juga mengganggu gairah industri otomotif dalam negeri, yang sangat bergantung pada insentif tersebut untuk mendorong penjualan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meminta kepastian dari pengambil kebijakan di kementerian dan lembaga lainnya, agar insentif ini segera diluncurkan. "Kami mendesak agar segera ada kepastian terkait insentif tersebut, sehingga industri otomotif dapat kembali bergeliat," ungkap Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Antara.
Dampak Penundaan Insentif Penundaan insentif yang masih berlangsung diyakini akan berdampak negatif terhadap kepercayaan pasar. Bukan hanya akan menghambat penjualan, tetapi juga dapat mendorong calon investor untuk menunda keputusan investasi dalam sektor kendaraan listrik. Febri Hendri menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin kerjasama dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk-produk manufaktur nasional, namun semua upaya ini akan sia-sia tanpa adanya kepastian insentif. "Tren ini nampak jelas, karena bulan Juni ini, ada setidaknya dua pabrikan otomotif yang mempertimbangkan untuk beralih ke bisnis kendaraan listrik namun memilih untuk merelokasi fasilitas produksinya ke Vietnam, di mana pemerintahnya dinilai lebih mendukung perkembangan industri kendaraan listrik," papar Deon Arinaldo, Direktur Program Transformasi Sistem Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR).
Pemerintah sebelumnya menjanjikan untuk memulai pemberian insentif pembelian sepeda motor listrik pada bulan Juli, namun kini penundaannya kembali diperpanjang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyatakan bahwa skema insentif masih dalam tahap kajian dan perlu waktu lebih untuk ditetapkan. Penundaan ini bukan yang pertama; sebelumnya juga telah ada penundaan yang diumumkan oleh Purbaya yang memiliki alasan yang sama.
Potensi Keuntungan dan Ruang Fiskal IESR mencatat bahwa meskipun terdapat penundaan insentif, potensi keuntungan dari adopsi kendaraan listrik sangat signifikan. Mengacu pada perhitungan manfaat dan biaya, satu unit sepeda motor listrik dapat menghemat subsidi BBM sebesar Rp18 juta selama masa pakainya, yang berlangsung sekitar sepuluh tahun. Angka ini diasumsikan berdasarkan harga keekonomian BBM yang diprediksi mencapai Rp15.000 per liter pada Mei 2026. Lebih jauh lagi, ketika manfaat eksternal seperti pengurangan polusi udara, pengurangan emisi karbon, dan penghematan devisa diperhitungkan, total nilai penghematan dapat meningkat menjadi Rp37 juta per kendaraan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk memberikan insentif menarik bagi calon pengguna kendaraan bermotor berbasis listrik.
Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa tanpa langkah tegas dan cepat dari pemerintah, industri otomotif Indonesia dan adopsi kendaraan listrik berisiko melambat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber: oto.detik.com