Kondisi perekonomian Venezuela kembali menjadi sorotan global setelah sempat menunjukkan tren melambat pada tahun sebelumnya. Memasuki akhir tahun 2025, laju inflasi di negara kaya minyak tersebut kembali melonjak tajam akibat ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada sektor migas serta dinamika hubungan geopolitik yang kian konfrontatif dengan Amerika Serikat (AS). Di pasar-pasar utama kota besar seperti Caracas, pelemahan nilai tukar mata uang bolivar terhadap dollar AS dengan cepat merembet pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Fenomena ini mempertegas pola lama yang akrab di negara yang kini mengandalkan "dollarisasi" secara de facto untuk sebagian besar transaksi ritelnya.
Upaya memetakan lanskap ekonomi Venezuela saat ini dipersulit oleh minimnya transparansi data resmi, mengingat Bank Sentral Venezuela dilaporkan tidak lagi menerbitkan data inflasi sejak Oktober 2024. Kendati demikian, sejumlah lembaga keuangan internasional dan badan pemantau independen merilis estimasi yang mengkhawatirkan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan inflasi tahunan Venezuela berpotensi menutup tahun 2025 di kisaran 548 persen. Sementara itu, beberapa lembaga domestik seperti Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) memberikan estimasi yang lebih rendah namun tetap mengancam, yakni berada di median rentang 205 hingga 240 persen. Perbedaan angka tersebut mengerucut pada satu kesimpulan mutlak: perekonomian domestik Venezuela sedang berada dalam tekanan hiperinflasi yang akut.
Sanksi Sektoral dan Ketergantungan Minyak
Akar dari ketidakstabilan moneter ini berhulu pada ketersediaan dollar AS di pasar domestik yang kian menipis. Sebagai penyumbang utama devisa negara, ekspor minyak Venezuela lumpuh setelah Washington memperketat kebijakan lisensi minyak sepanjang tahun 2025. Rangkaian kebijakan proteksionis AS di bawah Presiden Donald Trump berdampak langsung pada pasokan valuta asing Venezuela:
Kebijakan tarif 25 persen bagi negara mana pun yang membeli minyak atau gas dari Venezuela.
Pembatasan izin operasi Chevron secara ketat, di mana pendapatan dari penjualan minyak tidak boleh dialirkan kepada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Perintah blokade kapal-kapal tanker minyak di bawah sanksi per Desember 2025 yang memicu kelangkaan pasokan valuta asing, baik dalam bentuk tunai maupun aset kripto.
Dampaknya, Venezuela terpaksa melego komoditas minyaknya ke pasar informal di Asia dengan potongan harga (diskon) yang sangat tajam. Ketika aliran dollar menyusut, devaluasi bolivar tidak lagi terhindarkan. Berdasarkan laporan OVF, inflasi tahunan sempat meroket dari 51 persen menjadi 229 persen hanya dalam hitungan bulan ketika nilai tukar bolivar merosot tajam, memicu tindakan tegas pemerintah terhadap situs-situs pelacak kurs pasar gelap.
Klaim Pemerintah Menepis Realitas Sosial
Di tengah himpitan angka makroekonomi yang memburuk, Presiden Nicolas Maduro tetap menyuarakan narasi optimisme mengenai pemulihan domestik. Pemerintahannya mengklaim bahwa ekonomi Venezuela mampu tumbuh hingga 9 persen pada akhir tahun 2025, dan diproyeksikan melanjutkan tren positif sebesar 7 persen pada tahun 2026. Namun, klaim tersebut didebat keras oleh para analis yang menunjuk beban utang luar negeri fantastis yang kini melilit negara tersebut. IMF memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Venezuela berada di angka 82,8 miliar dollar AS, berbanding terbalik dengan rasio utang terhadap PDB yang menyentuh angka 180 hingga 200 persen. Secara akumulatif, total utang eksternal negara beserta badan usaha milik negara PDVSA diperkirakan menembus 150 miliar hingga 170 miliar dollar AS, termasuk obligasi gagal bayar (default) senilai 60 miliar dollar AS.
Pada akhirnya, perang angka dan kebijakan politik ini menuntut tumbal terbesar dari sektor sosial. Kejatuhan nilai mata uang lokal membuat upah minimum yang diterima para pekerja tidak lagi memiliki nilai berarti di hadapan meroketnya harga barang. Penurunan daya beli rumah tangga yang kronis memicu kerentanan pangan berskala besar, dengan kelompok anak-anak sebagai korban paling terdampak. Ketidakstabilan kurs dan harga sepanjang tahun 2025 ini secara instan mentransmisikan krisis ekonomi menjadi krisis kemanusiaan yang nyata melalui lonjakan biaya pangan, transportasi, hingga lumpuhnya akses layanan dasar bagi masyarakat luas.
Sumber: money.kompas.com