Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara intensif tengah melakukan perhitungan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan. Langkah strategis ini diambil sebagai persiapan matang sebelum Indonesia secara resmi menerjunkan komoditas blue carbon atau karbon biru ke pasar karbon domestik maupun internasional. Melalui validasi dan standardisasi yang ketat, pemerintah ingin memastikan bahwa perdagangan karbon dari ekosistem laut Indonesia memiliki integritas tinggi serta kualitas yang diakui secara global.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menjelaskan bahwa proses masuk ke pasar karbon memerlukan mekanisme penilaian yang komprehensif. Perhitungan tidak bisa dilakukan secara sembarangan melainkan harus menetapkan garis batas (baseline) yang jelas serta menentukan target capaian serta upaya mitigasi di kawasan tersebut. Berdasarkan data awal, nilai ekonomi karbon dari suatu kawasan pesisir sangat bervariasi, mulai dari 5 dollar AS hingga mencapai 400 dollar AS per hektar per tahun, tergantung pada kualitas pengelolaan ekosistem dan mekanisme pasar yang berlaku.
Fokus pada Padang Lamun dan Ekosistem Mangrove
Sebagai bagian dari pengembangan metodologi penyerapan karbon ekosistem laut, KKP saat ini memprioritaskan riset dan penghitungan pada padang lamun serta hutan mangrove. Padang lamun dinilai memiliki peran krusial sebagai penyerap karbon alami sekaligus indikator utama kesehatan ekosistem laut. Dalam proses kualifikasinya, KKP mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) di bawah naungan UNFCCC agar hasil perhitungan memiliki kredibilitas yang kuat.
Selain padang lamun, pengelolaan pasar karbon di ekosistem mangrove juga sedang diuji coba dengan melibatkan lembaga penilai independen atau pihak ketiga. Isu penguatan pasar karbon ini sebelumnya telah menjadi salah satu topik hangat dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Melalui forum tersebut, dunia internasional menyambut baik usulan Indonesia untuk menyelenggarakan Ocean Impact Summit (OIC) yang salah satu agendanya berfokus pada pendanaan hijau, kemitraan, serta investasi berbasis ekonomi biru tanpa eksploitasi berlebihan.
Menetapkan baseline dan target mitigasi yang jelas untuk menjamin integritas pasar karbon.
Mengembangkan metodologi perhitungan karbon berbasis standar internasional IPCC.
Memprioritaskan ekosistem padang lamun dan hutan mangrove sebagai penyerap karbon utama.
Mendorong investasi global di sektor ekonomi biru yang mengutamakan keseimbangan alam.
Komitmen Indonesia dalam Forum Dunia
Dalam kesempatan terpisah pada pertemuan World Economic Forum di Davos, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan tantangan berat yang dihadapi lautan dunia, mulai dari pemanasan suhu laut, peningkatan keasaman, penurunan stok ikan, hingga pencemaran lingkungan. Menjawab tantangan global tersebut, Indonesia menawarkan solusi nyata lewat implementasi program Ekonomi Biru yang menempatkan perlindungan ekosistem sebagai prioritas di atas eksploitasi.
Saat ini, Indonesia memegang peranan yang sangat vital karena memiliki sekitar 17 persen dari total cadangan karbon biru global. Guna menjaga stabilitas pengatur iklim dunia tersebut, KKP terus memperluas kawasan konservasi laut yang kini telah melampaui 30 juta hektar, bergerak maju menuju target ambisius sebesar 97,5 juta hektar pada tahun 2045. Melalui sinergi perlindungan kawasan kelautan dan tata kelola karbon yang akuntabel, Indonesia siap memimpin gerakan pemulihan ekosistem laut di kancah internasional.
Sumber: lestari.kompas.com