Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mampu menyentuh angka 6 persen pada tahun 2026. Target makro ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai indikator statistik, melainkan sebagai tolok ukur krusial dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan ketimpangan sosial yang masih membayangi tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimismenya bahwa angka tersebut dapat didekati melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, terutama lewat percepatan realisasi belanja pemerintah demi menjaga momentum di tengah ketidakpastian global. Senada dengan hal tersebut, Dewan Ekonomi Nasional menilai peluang pertumbuhan ini bertumpu pada optimalisasi stimulus fiskal, stabilitas harga untuk menjaga daya beli, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.
Kritik Terhadap Pendekatan Klasik Meski konsensus teknokratik ini menjanjikan, ketergantungan yang tinggi pada belanja negara dan konsumsi dinilai perlu ditinjau ulang. Pendekatan klasik tersebut dianggap belum menyentuh akar persoalan struktural ekonomi dan cenderung menjebak Indonesia dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Pengalaman dua dekade terakhir menunjukkan bahwa stimulus jangka pendek hanya mampu menahan laju pertumbuhan di kisaran 5 persen, tanpa memperkuat fondasi ekonomi rakyat dalam hal peningkatan keterampilan dan penciptaan nilai tambah. Akibatnya, masyarakat sering kali hanya menjadi objek pertumbuhan ekonomi, bukannya pelaku utama yang menggerakkan roda perekonomian secara mandiri dan berkelanjutan.
Rantai ekonomi yang sehat dimulai dari peningkatan produktivitas yang mendorong kenaikan pendapatan kerja secara stabil.
Pendapatan yang kuat akan menciptakan konsumsi riil, yang kemudian menarik investasi berkualitas sesuai kebutuhan pasar.
Sektor informal yang mendominasi lapangan kerja memerlukan intervensi negara berupa akses modal, teknologi, dan pelatihan agar dapat naik kelas.
Arsitektur Kebijakan dan Penguatan Sektor Informal Untuk membangun masyarakat yang produktif, peran negara harus bertransformasi dari sekadar pemberi bantuan menjadi fasilitator ekosistem kerja. Kebijakan instan seperti bantuan sosial atau proyek padat karya harus diintegrasikan dengan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Langkah ini sangat mendesak, terutama bagi jutaan pekerja di sektor informal yang selama ini terjebak dalam aktivitas ekonomi berupah rendah akibat keterbatasan akses modal dan teknologi. Dengan membangun lintasan produktivitas yang sistematis melalui sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, pertanian modern, dan logistik, target pertumbuhan ekonomi 6 persen bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata dari pembangunan nasional yang inklusif.
Sumber: money.kompas.com