Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, yang resmi dilantik pada awal September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, secara terbuka mengakui adanya jarak yang cukup lebar antara ekspektasi awal dan realitas di lapangan dalam memimpin bendahara negara. Pada awal masa jabatannya, Purbaya merasa optimis bahwa berbagai langkah perbaikan dan perubahan kebijakan domestik yang diambil akan mampu mendongkrak perekonomian nasional secara kilat. Keyakinan tersebut didasarkan atas ruang fiskal negara yang dinilai masih sangat memadai untuk melakukan manuver ekonomi. Namun, dalam perkembangannya, akselerasi pemulihan ekonomi berjalan jauh lebih lambat dari perkiraan semula.
Purbaya memaparkan bahwa kondisi perekonomian domestik sempat mengalami penurunan drastis ke level terendah pada periode Agustus hingga September yang lalu. Situasi krusial tersebut bertepatan dengan tingginya tensi sosial dan gelombang demonstrasi yang melanda tanah air. Apabila momentum penurunan ekonomi tersebut tidak segera diantisipasi dan dibalikkan arahnya, ia mengkhawatirkan stabilitas sosial politik nasional akan ikut terganggu. Meskipun gejolak aksi massa mulai mereda setelah akhir Agustus 2025, dampak rembetannya telanjur menekan aktivitas ekonomi riil dan mobilitas harian masyarakat.
Hambatan Distribusi Likuiditas Bank
Perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini rupanya tidak berakar dari masalah kesehatan di sektor finansial atau perbankan nasional. Purbaya menegaskan bahwa likuiditas di industri perbankan sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat aman dan mencukupi. Persoalan utama terletak pada mampetnya aliran dana segar tersebut dari perbankan menuju ke aktivitas ekonomi riil. Akibat adanya salah komunikasi atau sinyal kebijakan yang belum sepenuhnya diikuti oleh pelaku industri, penyaluran kredit produktif menjadi kurang optimal dan baru berjalan secara bertahap pada minggu-minggu setelah kebijakan diturunkan.
Padahal, sebagai langkah taktis mempercepat pemulihan, pemerintah telah menempatkan dana strategis sebesar Rp 200 triliun ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sejak 12 September 2025. Distribusi penempatan dana jumbo tersebut meliputi:
Bank Mandiri menerima alokasi dana sebesar Rp 55 triliun.
Bank Negara Indonesia (BNI) menerima alokasi dana sebesar Rp 55 triliun.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerima alokasi dana sebesar Rp 55 triliun.
Bank Tabungan Negara (BTN) menerima alokasi dana sebesar Rp 25 triliun.
Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima alokasi dana sebesar Rp 10 triliun.
Secara kalkulasi makro, suntikan dana Rp 200 triliun tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak pertumbuhan uang inti (M0) hingga sekitar 13 persen, yang idealnya diiringi pertumbuhan kredit dua digit pada akhir tahun. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain akibat proses transmisi yang tersendat. Selain kendala teknis perbankan, pengetatan kebijakan moneter pada kuartal IV juga turut mengerem kekuatan pemulihan ekonomi sehingga target yang dipasang tidak sepenuhnya tercapai. Saat ini, Kementerian Keuangan terus mengintensifkan koordinasi dengan Bank Indonesia guna menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter demi membangun pasar keuangan yang lebih aman dan efektif.
Sumber: money.kompas.com