Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh pada akhir November 2025 lalu tidak hanya merusak infrastruktur dan pemukiman warga, melainkan juga melumpuhkan sektor perekonomian daerah. Memasuki bulan kedua pascabencana, sebagian besar warga yang kehilangan mata pencaharian mulai mencoba bangkit secara mandiri. Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh bergerak cepat dengan menginisiasi program pemulihan ekonomi yang komprehensif agar roda perekonomian masyarakat terdampak dapat kembali berputar normal melalui skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan fisik semata. Pemprov Aceh mendorong adanya kolaborasi lintas sektor yang kuat, termasuk melibatkan Civil Society Organization (CSO), yayasan, serta lembaga filantropi guna memberikan pendampingan berkelanjutan dan penguatan kapasitas bagi para korban. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, pemulihan ekonomi ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sepenuhnya, melainkan turut didukung oleh program kemitraan dan skema hibah skala kecil dari berbagai mitra pembangunan.
UMKM sebagai Motor Penggerak Utama Dalam mempercepat pemulihan di sektor riil, Pemprov Aceh memercayakan Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjadi garda terdepan, terutama dalam memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok usaha mikro yang terdampak. Pemerintah daerah meyakini koordinasi yang matang akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang jauh lebih tangguh dan inklusif di masa depan. Beberapa langkah konkret yang disiapkan meliputi:
Pemberian skema bantuan permodalan khusus bagi pelaku usaha mikro.
Pendampingan usaha intensif dan pelatihan manajemen pascakrisis.
Penguatan jejaring pemasaran untuk membantu produk lokal kembali bersaing.
Inventarisasi masukan program kerja untuk diakomodasi dalam sisa anggaran dan perencanaan tahun berikutnya agar tepat sasaran.
Sinergi Strategis dengan Puluhan Badan Usaha Guna memperkuat komitmen penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi strategis di Posko Tanggap Darurat, Kantor Gubernur Aceh. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sedikitnya 95 badan usaha terkemuka yang beroperasi di wilayah Aceh, di antaranya PT Medco, PT Mifa, dan Pegadaian. Dalam kesempatan tersebut, Sekda M. Nasir memaparkan data kerusakan terkini dan mengajak dunia usaha untuk mengambil peran aktif, mulai dari masa tanggap darurat, pembangunan hunian layak bagi korban, hingga keterlibatan langsung dalam program pemulihan ekonomi masyarakat lokal.
Sumber: regional.kompas.com