Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah dinilai tidak sekadar menjadi bantalan sosial pemenuhan gizi, melainkan instrumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memproyeksikan ekosistem program ini berpotensi memberikan kontribusi tambahan hingga 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dampak berantai ini tercipta karena kebijakan tersebut menggerakkan berbagai sektor usaha dari hulu hingga hilir secara masif.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menjelaskan bahwa skala program ini sangat besar dengan target penerima mencapai 82 juta jiwa di seluruh Indonesia, di mana saat ini realisasinya telah menjangkau sekitar 55 juta anak. Guna menyokong pemenuhan logistik tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Saat ini, lebih dari 20.000 unit dapur telah beroperasi, di mana Kadin ikut berkontribusi membangun sekitar 1.000 dapur dengan nilai investasi anggota mencapai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun.
Dampak Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja Aspek ekonomi yang paling terasa dari masifnya pembangunan infrastruktur pangan ini adalah penciptaan lapangan kerja baru serta kepastian permintaan pasar lokal. Program MBG diperkirakan mampu membuka lapangan pekerjaan langsung bagi 1,5 juta hingga 3 juta orang di seluruh wilayah Indonesia.
Kebutuhan harian komoditas pangan yang sangat tinggi menciptakan pasar yang pasti (captive market) bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Setiap wilayah didorong untuk mengoptimalkan potensi protein unggulan daerah masing-masing dalam memasok kebutuhan dapur MBG.
Rantai pasok yang bergerak melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa logistik daerah.
Meskipun membawa dampak positif yang besar bagi stimulasi ekonomi, program dengan anggaran fantastis sebesar Rp 335 triliun untuk tahun 2026 ini juga membawa tantangan tersendiri. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pasokan demi mencegah terjadinya kelangkaan barang dan inflasi pangan. Sebagai gambaran, kebutuhan beras untuk program ini saja diproyeksikan menembus angka 3 juta ton per tahun, sehingga kapasitas produksi domestik harus dipastikan siap menopang lonjakan permintaan ini secara berkelanjutan.
Sumber: money.kompas.com