Pemerintah Kota Bekasi menaruh harapan besar pada proyek pembangunan kawasan Wisata Air Kalimalang sebagai salah satu motor penggerak baru bagi perekonomian hilir di wilayah tersebut. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan bahwa koridor Kalimalang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif yang bernilai ekonomi. Melalui transformasi menjadi destinasi wisata buatan, area tersebut diproyeksikan akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat sekaligus mempercantik tata kota.
Proyek strategis ini awalnya lahir dari inisiatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Gagasan utamanya adalah mendorong setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat agar memiliki minimal satu destinasi wisata unggulan yang ikonik. Keberadaan destinasi unik ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan estetika dan nilai jual (city value) suatu daerah, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan warga melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Aksesbilitas Strategis dan Alokasi Anggaran
Pemerintah Kota Bekasi sangat optimistis kawasan wisata ini akan menarik minat banyak pengunjung dari luar daerah, termasuk wilayah administratif sekitar seperti Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta. Tingkat keterpilihan kawasan ini didukung penuh oleh infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi dan memadai di Kota Bekasi, yang mencakup beberapa moda transportasi utama.
Layanan LRT Jabodebek untuk akses cepat dari Jakarta.
Jaringan bus Transjabodetabek yang menghubungkan berbagai titik komuter.
Layanan kereta api jarak jauh yang mempermudah akses wisatawan dari luar provinsi.
Pengembangan infrastruktur berskala besar ini menelan total anggaran mencapai Rp 123 miliar. Struktur pembiayaan proyek ini dirancang secara kolaboratif dengan mengombinasikan beberapa sumber pendanaan demi kelancaran pembangunan. Alokasi dana tersebut terbagi ke dalam tiga sektor pembiayaan yang berbeda.
Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebesar Rp 33 miliar.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi sebesar Rp 30 miliar.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 60 miilar.
Hingga awal tahun ini, sebagian pengerjaan fisik yang bersumber dari pembiayaan dana CSR dilaporkan telah mulai berjalan di lapangan. Sementara itu, untuk porsi anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Bekasi saat ini masih berada dalam proses lelang administrasi. Pemerintah daerah juga terus mematangkan koordinasi intensif dengan jajaran Pemprov Jawa Barat agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sinkron dan ditargetkan rampung secara menyeluruh pada pertengahan tahun 2026.
Sumber: megapolitan.kompas.com